Poltik: Mahfud: Semua Parpol Kotor

Pencitraan Parpol Menurun

MAKASSAR, UPEKS—Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengeluarkan pernyataan pedas terkait praktik politik di Indonesia. Menurut dia, tak ada Partai Politik (Parpol) yang bersih di Indonesia.
"Tidak ada partai kotor dan bersih, semuanya sama begitu juga kualitasnya sama. Ada tokoh-tokohnya yang bersih, tapi juga semua Parpol terlibat korupsi. Sehingga banyak tokoh-tokohnya yang masuk penjara, " ungkap Mahfud yang dianugerahi gelar Karaeng Tojeng oleh pemangku adat Kareang Galesong di Galesong, Takalar.
Menurut Mahfud, kehidupan politik di negeri ini sedang dalam keadaan kotor. Bahkan muncul pendapat dari masyarakat yang menyatakan politik itu kotor.
Meskipun partai politik (Parpol) kotor, namun tegas Mahfud, Parpol itu harus ada. “Lebih baik ada Parpol jelek daripada tidak ada sama sekali. Sebab, jika tidak ada Parpol, berarti tidak ada demokrasi,” tutur mantan anggota DPR RI dari PKB ini saat kunjungannya ke Makassar, 2-3 Maret.
Di Makassar mantan Menteri Pertahanan ini memberikan ceramah umum dan penandatanganan MoU antara MK dengan Pemprov Sulsel dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) tentang Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi untuk Wilayah Timur Indonesia.
"Makanya ada kewajiban untuk perbaiki Parpol. Orang-orang di Parpol supaya perbaiki dirinya. Kita di luar hanya mendorong, agar Parpol diisi orang-orang yang bersih dan kebijakan bersih sambil menguatkan gerakan politik di luar Parpol, " tegasnya.
Gerakan politik di luar Parpol, kata Mahfud, salah satunya adalah pers. Karena, pers selalu mempengaruhi opini publik. Agar apa yang disembunyikan oleh para politisi dapat ditemukan oleh pers.
" Tidak ada partai kotor dan bersih, semuanya sama begitu juga kualitasnya sama. Ada tokoh-tokohnya yang bersih, tapi juga semua Parpol terlibat korupsi. Sehingga banyak tokoh-tokohnya yang masuk penjara, " ungkap Mahfud yang dianugerahi gelar Karaeng Tojeng oleh pemangku adat Kareang Galesong di Galesong, Takalar.
Untuk itu, Mahfud menuturkan, sistem rekrutmen kader dan anggota Parpol harus diperbaiki. Agar, orang-orang yang akan bergabung dengan Parpol adalah orang-rang yang baik dan bersih.
" Kita harus mendorong agar Parpol ke depan menjadi sehat. Sistem rekrutmennya harus diperbaik. Karena potensi baik dan buruk itu sama-sama ada, tinggal sekarang bagaimana menata agar yang masuk itu adalah yang baik-baik, " terangnya.
Sementara itu, merosotnya citra partai politik di mata masyarakat akhir-akhir ini juga sesuai hasil survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 1-12 Februari 2012 menunjukkan penurunan perolehan suara partai partai politik. Penurunan paling tajam ditunjukkan oleh Partai Demokrat dari 21% menjadi 13,7%. Sementara partai lainnya Golkar 15.5%, PDIP 13,6%, PKS 3,7%, PAN 4,1%, PPP 4,9%, PKB 4,6%, Gerindra 4,9% dan Hanura 1,2%. Bila merujuk hasil pemilu 2009 maka hanya Golkar (14,45% menjadi 15,5%) dan Gerindra (4,46% menjadi 4,9%) yang mengalami peningkatan suara. Hasil survei ini sesungguhnya menjadi peringatan yang serius buat partai partai politik jika mereka ingin tetap eksis pada pemilu 2014. 
Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menyatakan, memburuknya citra parpol menyusul terkuaknya sejumlah politisi yang terindikasi korup membuat kecenderungan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya atau menjadi golongan putih pada pemilu legislatif 2014 semakin tinggi. "Kami mencermati, pada tiga kali pemilu legislatif terakhir tingkat partisipasi pemilih terus menurun drastis yang artinya tingkat kenaikan golput meningkat tajam," kata Burhanuddin kepada Upeks, belum lama ini.
Menurut Burhanuddin, LSI mencermati tren kecenderungan golput yang meningkat melalui hasil survei yakni pada pemilu legisllatif 1999 jumlah golput hanya sebesar 6,3 persen, pada pemilu 2004 menjadi sekitar 16 persen, dan pada pemilu 2009 meningkat lagi menjadi 29,1 persen.

Ia menilai kecenderungan peningkatan pemilih golput sangat tajam dalam tiga kali pemilu terakhir. Burhan membandingkan dengan negara-negara maju, terutama Amerika Serikat yang menerapkan sistem demokrasi, tren peningkatan pemilih golput hingga 40 persen baru terakumulasi selama sekitar 200 tahun.
"Di Indonesia, hanya dalam waktu 12 tahun, pemilih golput sudah meningkat menjadi 29 persen," katanya.
Menyikapi sejumlah politisi yang tersangkut kasus hukum dan menjalani proses persidangan, ia menilai, kondisi saat ini makin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sekaligus sulit menentukan pilihan siapa calon presiden yang layak untuk dipilih.
MoU MK-Pemprov-Unhas
Mengenai MoU dengan Pemprov Sulsel dan Unhas, Mahfud mengatakan, langkah gerak cepat yang dilakukan MK. Agar Pancasila dan konstitusi disosialisasikan untuk menjadi bagian kesadaran hidup masyarakat Indonesia.
" Sekarang ini masyarakat dalam keadaan kebingungan, makanya harus disadarkan kembali. Bahwa kita punya nilai-nilai bagus yang bisa dihayati dan dilaksanakan oleh pemimpinnya, tentunya didukung oleh masyarakat, " akunya.
Sementara itu Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kemajuan daerah ditentukan oleh suasana kehidupan masyarakat, utamanya suasana politik. Sulsel, kata Syahrul, akan menjadi penopang utama jalannya MoU tersebut.
" Sulsel akan beri kontribusi agar Indonesia lebih baik. Kemajuan ditentukan oleh suasana, karena pembangunan adalah suasana bukan materi. Pilkada pasti ada kecemasan, termasuk Pilkada gubernur. Sebab, demokrasi tanpa aturan yang benar pasti terjadi caos dan anarkisme, " jelas Syahrul.
Sekedar diketahui, acara penandatangan MoU ini juga dihadir oleh sejumlah bupati/ wali Kota, pejabat struktural Pemprov Sulsel, pejabat teras Unhas dan undangan lainnya.